SAATNYA MEMBATASI PERIODE MASA KERJA DPR

Posted on April 3, 2012

0


Oleh : D.R. Kurnia

Sebelum Undang-undang Dasar (UUD) 1945 diamandemen, dinyatakan di dalamnya, bahwa masa kerja Presiden dan Wakil Presiden dalam 1 periode adalah 5 tahun, lalu setelah masa kerjanya habis maka bisa dipilih kembali untuk periode selanjutnya, tanpa ada pembatasan berapa banyak maksimal periode yang diperbolehkan. Kemudian kita melihat bagaimana sejarah kepemimpinan di negara ini. Presiden Soekarno memimpin Negara ini dari tahun 1945 sampai tahun 1967 (diselingi kepemimpinan sementara Mr. Syarifudin Prawiranegara dan Mr. Assaat Datuk Mudo), lalu Presiden Soeharto dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Dari situ kemudian kita melihat banyak masalah yang timbul karena tidak ada pembatasan pada periode masa kerja Presiden. Kepemimpinan yang terlalu lama ternyata menyebabkan otoritarianisme, yang bisa kita lihat pada era orde lama dan orde baru.

Berangkat dari persoalan tersebut, MPR pada tahun 1999 melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pasal 7, yang membatasi periode masa kerja Presiden yang maksimal hanya boleh dipilih sebanyak 2 kali periode. Hal tersebut juga diikuti dengan peraturan-peraturan lain di bawah UUD 1945 yang membatasi periode masa kerja kepala daerah, baik gubernur dan bupati/wali kota yang maksimal hanya boleh dipilih dalam 2 kali periode. Bahkan sampai dengan kepala desa pun saat ini dibatasi hanya boleh dipilih maksimal sampai 2 kali periode.

Namun hal ini belum diikuti oleh lembaga legislatif kita yaitu DPR/DPRD. Padahal pembatasan periode kerja anggota DPR/DPRD sama pentingnya dengan pembatasan periode kerja presiden/wakil presiden, agar tidak menjadi alat melanggengkan kekuasaan. Selain itu, tidak dibatasinya periode masa kerja kerja DPR juga menyebabkan terjadinya regenerasi anggota legislatif yang tersendat. Seharusnya keanggotaan DPR dibatasi hanya 2 atau mungkin hanya 1 kali periode, atau bisa juga lebih dari 1 kali tapi tidak boleh berturut-turut.

Aturan pembatasan periode kerja DPR/DPRD bisa bermanfaat untuk menghasilkan anggota legislatif yang benar-benar bekerja untuk Negara, bukannya orang-orang yang sekedar mencari pekerjaan/profesi untuk kesejahteraan pribadi dan keluarganya. Karena dengan dibatasinya periode kerja DPR/DPRD, minimal akan membatasi pikiran calon anggota DPR/DPRD bahwa menjadi anggota DPR/DPRD adalah sebuah pengabdian selama 5 tahun lalu selesai, bukannya sebuah pekerjaan yang dapat dinikmati sampai tua, lalu pensiun dengan damai, kalau tidak terlibat kasus tentunya.

Selain itu, pembatasan periode masa kerja DPR/DPRD juga dapat mencegah terjadinya disfungsi anggota DPR/DPRD karena terlalu lama bercokol di kursinya. Seperti sebilah golok, yang apabila sering digunakan akan semakin tumpul, meskipun tidak semua anggota DPR/DPRD dapat dikatakan seperti itu. Karena kebiasaan orang Indonesia yang selalu semangat di awal lalu melempeng di akhir. Kursi-kursi rapat penuh di awal masa bakti, lalu semakin lama semakin banyak yang kosong, entah dengan berbagai macam alasan yang dibuat untuk bisa membolos dari sidang. Atau mungkin hanya sekedar hadir tapi dengan terkantuk-kantuk atau asyik main game, internet, facebook, twiter, BBM atau bahkan menonton video dari computer/Handphone-nya.

Dengan dibatasinya periode masa kerja DPR/DPRD, kita akan mendapatkan tenaga-tenaga dan pikiran-pikiran yang fresh penuh dengan idealisme untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Perputaran regenerasi akan berjalan lebih cepat, kader-kader partai juga akan selalu diisi dengan darah-darah muda yang siap menggantikan posisi seniornya. Dari situ jugalah akan ditemukan bibit-bibit baru calon-calon pemimpin negeri ini yang juga merupakan darah-darah muda yang penuh idealisme. Tidak seperti sekarang ini yang kebanyakan calon-calon presiden, gubernur dan bupati/walikota merupakan wajah-wajah lama, karena calon-calon pemimpin muda dianggap belum siap untuk memimpin bangsa ini, karena memang tidak/belum/kurang disiapkan.

Semoga ke depan MPR bisa mempertimbangkan perlunya diadakan amandemen atas pasal dalam UUD 1945 untuk membatasi periode masa kerja anggota DPR. Mengingat 81% anggota MPR merupakan anggota DPR, tentu perlu adanya keikhlasan dan kerelaan dari dalam hati nurani para anggota DPR yang terhormat, untuk mengusulkan sampai dengan mengesahkan amandemen ini. Karena dengan mengusulkan sampai dengan mengesahkan amandemen ini, berarti mereka juga merelakan kursi empuk yang saat ini mereka duduki, akan mereka tinggalkan di periode berikutnya, lalu mempersilahkan orang lain untuk mendudukinya. Tapi dengan demikian, mereka para anggota dewan yang terhormat, sangat berjasa dalam memberikan jalan yang luas bagi munculnya generasi-generasi muda calon penerus kepemimpinan bangsa ini. Kegagalan sebuah generasi bukan hanya kesalahan generasi tersebut, tapi juga kesalahan generasi sebelumnya yang tidak melakukan kaderisasi dan regenerasi dengan sebaik-baiknya.

Posted in: Umum