Negeri Suap

Posted on September 8, 2012

0


Kata suap bisa bermakna memasukan makanan ke dalam mulut, dan juga bisa bermakna memberikan sejumlah uang untuk melancarkan kepentingannya.

Dalam ranah hukum, yang lebih populer tentu makna suap yang ke dua.

Budaya suap sepertinya sudah sangat lazim di lingkungan kita, meskipun hal itu melanggar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Saking lazimnya, orang menganggap suap adalah sesuatu yang biasa, lumrah dan sah-sah saja.

Kenapa kita menganggapnya lumrah dan biasa saja? karena itu sudah menjadi kebiasaan di mana-mana, sudah menjadi budaya dan tradisi. Sama halnya ketika kita melihat wanita berbusana bikini di pantai kuta, tentu akan kita anggap biasa, tapi kalau kita melihat wanita berbusana bikini di pantai teluk penyu Cilacap pasti agak tidak lazim.

Lazim dan tidaknya adalah karena kebiasaan. Ketika banyak orang melakukan itu, kita akan anggap biasa. Tapi ketika orang melakukannya sendirian, akan dianggap aneh.

Kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang, dan dilakukan banyak orang, itulah kata kuncinya. Ketika kita baru pertama kali masuk pasar tradisional yang sumpek dan bau, tentu kita merasa tidak nyaman, pingin muntah, jijik dan sebagainya. Tapi ketika kita melakukannya setiap hari, dalam seminggu saja kita sudah bisa menyesuaikan diri.

Kembali ke suap. Saya sendiri tidak tahu, mulai kapan suap menjadi budaya bangsa kita, Karena ketika saya beranjak dewasa dan mulai mengerti makna suap, hal itu sudah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Kalau dipikir, sempat miris juga, betapa rendahnya kita, mungkin termasuk saya juga, karena saya adalah bagian dari sistem masyarakat kita, dan kadang, saya juga menganggap suap adalah sesuatu yang biasa. Bahasa lebaynya, sudah terpatri dalam diri dan jiwa kita, huek…

Di beberapa lembaga, kadang suap malah sudah terorganisir dengan rapi, termasuk besaran pembagian masing-masing personil, dari pimpinan sampai dengan tukang bersih-bersih, semua kebagian. Kalau sudah melembaga, kita sudah tidak bisa menyebut orang-orang yang terlibat sebagai oknum, karena oknum adalah pribadi yang tidak melibatkan lembaga.

Mari sedikit kita korek-korek budaya suap yang sudah mendarah daging dalam tubuh kita:

1. Seorang warga hendak mengurus Kartu keluarga, KTP atau Akta kelahiran, dia akan menyuap petugas agar prosesnya bisa cepat, atau petugasnya sendiri yang menawarkan, mau yang biasa atau yang kilat?

2. Orang tua hendak memasukan anaknya ke sekolah favorit, karena nilainya kurang tinggi, ortu dari anak itu menyuap pihak sekolah agar anaknya diterima.

3. Ketika ditilang polisi lalu lintas, kita kadang minta “damai” atau malah polisinya yang sengaja mancing-mancing ngajak “damai”.

4. Ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor yang surat-suratnya tidak lengkap, pasti kita akan “nitip” kepada seseorang agar prosesnya lancar.

5. Yang ramai di berita-berita, dan kita mungkin tahu tapi acuh, adalah calon anggota DPR/DPRD dan juga jabatan politik lainnya, menyuap calon pemilihnya dengan uang ataupun bingkisan.

6. Banyak juga kasus suap pajak, kasus suap pengadilan, dan masih banyak lagi, sampai kita tidak bisa merincinya satu-per satu.

Lebih lucu lagi, ketika ada seseorang yang berusaha tampil beda dengan tidak ikut-ikutan dalam budaya suap, dia akan dipinggirkan, dicuhkan bahkan di black list dari lembaganya.

Yang paling aneh adalah ketika seseorang melaporkan tentang kasus suap, dia malah balik dilaporkan oleh terlapor, akhirnya dia yang jadi pesakitan di pengadilan, sungguh malang sang PAHLAWAN KESIANGAN.

Entah kapan budaya suap ini akan hilang, minimal berkurang separuhnya lah…

Lebih asyik suap-suapan dengan kekasih kita, di sore yang cerah, di pinggir pantai yang tenang. Ternyata ngimpi… gubrak…

Posted in: Umum